Reklamasi Pantai Jakarta Dihentikan

Reklamasi Pantai Jakarta Dihentikan

Reklamasi Pantai Jakarta Dihentikan – Inilah babak baru atas nasib pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta benar-benar mencabut mencabut izin prinsip 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta itu. Pencabutan izin ini sekaligus menghentikan seluruh proyek reklamasi pantai di Jakarta. Adapun tiga pulau lainnya yang sudah selesai dibangun, izinnya tak akan dicabut dan pengelolaannya untuk kepentingan publik.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pencabutan izin prinsip ini bersifat permanen dan sudah melalui serangkaian kajian yang dilakukan Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai tara Jakarta (BKP-Pantura) .“Dengan ini, saya umumkan bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan. Reklamasi merupakan bagian dari sejarah, dan bukan masa depan Jakarta,” ujarnya, kemarin.

Menurut Anies, keputusan ini diambil setelah mendapat rekomendasi BKP-Pantura. Tanpa merinci, Anies bilang, pihaknya juga menemukan ada pelanggaran dari pengembang pulau reklamasi. Dengan pencabutan izin prinsip dan pelaksanaan, seluruh proyek akan dihentikan.

Untuk pengembang yang telah memberikan kontribusi tambahan seperti rumah susun, jalan inspeksi, dan sarana prasarana lain, akan diberikan kompensasi berupa konversi dengan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atas kegiatan usaha yang dilakukan di lokasi lain.

Setelah resmi menghentikan proyek pulau reklamasi, Anies juga akan menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 58 tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. “Melalui Pergub ini, kami akan siapkan rencana tata ruang dan wilayah. Sesudah itu kami akan siapkan draf Perda baru untuk diajukan ke DPRD,” ucapnya. Sekretaris Perusahaan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Hani Sumarno mengaku, pihaknya lebih ringan dengan pencabutan izin prinsip.

Jakpro tidak perlu lagi mencari investor dalam pembangunan pulau tersebut. “Kami tidak repot mencari modal lagi. Masih banyak juga pekerjaan lain untuk dikerjakan,” katanya kepada media. Perusahaan milik pemerintah DKI itu akan patuh dengan segala keputusan Gubernur DKI Jakarta. Ke depan, Jakpro akan mengikuti keputusan Gubernur DKI itu.

Segendang sepenarian, Corporate Communication Manager Taman Impian Ancol Rika Lestari mengatakan, Ancol juga akan mematuhi keputusan Pemprov DKI Jakarta itu. “Sebagai BUMD, kami ikut saja aturan,” ujar Rika. Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menilai , keputusan Anies mencabut izin prinsip pembangunan ke-13 pulau reklamasi tidak tepat.

Menurutnya, DKI Jakarta membutuhkan pulau reklamasi karena lahan kian sempit. DKI tak seharusnya menghentikan pengerjaannya karena kepentingan politis, tapi harus memanfaatkan lahan itu untuk kepentingan masyarakat DKI. “Saya tak tahu motivasinya apa. Yang berwenang di sini adalah pemerintah pusat,” tandas dia.

Ini merujuk Perpres No 54/ 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, dan Peraturan Presiden No 122/ 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Apalagi, kata Padapotan reklamasi juga sudah masuk perda yang diparipurnakan. “Seharusnya tinggal dijalankan. Pemda dapat retribusi dari situ,” ucapnya.